Pengumuman OSS ver 1.1

https://oss.go.id/portal/informasi/content/panduan_perseoranganBagi pelaku usaha yang telah memiliki NIB dan izin usaha harus melengkapi data proyeknya sebagai berikut:

– Data nilai investasi di masing-masing KBLI 5 digitnya (detail┬áKLIK DI SINI);

– Jenis kegiatan (agar dipilih : utama/pendukung/kantor administrasi);

– Apakah lokasi proyek ini memiliki NPWP berbeda dengan Kantor Pusat? (agar dijawab : ya/tidak);

– Nama penanggung jawab proyek. Untuk proyek yang tidak memerlukan izin lingkungan, diisi dengan nama salah satu direktur perusahaan;

– dan Status lahan (agar dipilih : sewa/bukan sewa).

Panduan permohonan untuk perseorangan (https://oss.go.id/portal/informasi/content/panduan_perseorangan)

Panduan permohonan untuk mikro dan kecil perseorangan (KLIK DI SINI)

Panduan permohonan untuk kantor perwakilan (KPPA, KP3A, BUJKA, STPW Luar Negeri) (KLIK DI SINI)


Bagi pelaku usaha, kementerian/lembaga/ DPMPTSP yang memerlukan bantuan teknis atau mengalami kendala dalam mengakses OSS versi 1.1 dapat menyampaikan ke alamat email: osscenter@oss.go.id dengan mencantumkan NIB, Nama Perusahaan, Username dan Permasalahan yang dihadapi

Jakarta, 1 Januari 2020
TIM OSS – BKPM

PENGUMUMAN Penerapan OSS Versi 1.1 mulai tanggal 1 Januari 2020

Bersama ini kami mengumumkan bahwa OSS Versi 1.1 akan diterapkan mulai tanggal 1 Januari 2020 untuk menggantikan OSS Versi 1.0. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut:

  1. Sebelum penerapan OSS 1.1, kami akan melakukan migrasi data dari OSS 1.0 ke OSS 1.1 pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 mulai pukul 00.00 s.d pukul 23.59 WIB. Selama migrasi data berlangsung, maka layanan OSS dihentikan sementara.
  1. Kemudian, mulai tanggal 1 Januari 2020 pukul 00.00 WIB OSS 1.1 akan diaktifkan untuk menggantikan OSS 1.0.
  1. Perlu kami beritahukan bahwa terdapat perubahan pencatatan total nilai investasi yang semula berdasarkan pada KBLI 2 digit dalam OSS 1.0 menjadi KBLI 5 digit dalam OSS 1.1. Dengan perubahan tersebut data nilai investasi pada KBLI 5 digit dalam OSS 1.1 menjadi kosong/tidak terisi. Disamping itu terdapat beberapa informasi tambahan yang harus diisi oleh pelaku usaha dalam OSS 1.1 (yang tidak terdapat dalam OSS 1.0) yaitu:
    1. jenis kegiatan (agar dipilih : utama/pendukung/kantor administrasi);
    2. apakah lokasi proyek ini memiliki NPWP berbeda dengan Kantor Pusat? (agar dijawab : ya/tidak);
    3. nama penanggung jawab proyek (diisi dalam rangka izin lingkungan). Untuk proyek yang tidak memerlukan izin lingkungan, diisi dengan nama salah satu direktur perusahaan; dan
    4. status lahan (agar dipilih : sewa/bukan sewa).


Oleh karena itu, dalam OSS 1.1 pelaku usaha HARUS melengkapi nilai investasi kegiatan usahanya di KBLI 5 digit yang masih kosong tersebut sesuai dengan total nilai investasi kegiatan usahanya. Bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu KBLI 5 digit, maka diisi sesuai dengan besaran nilai investasi masing-masing KBLI 5 digit tersebut dan totalnya sesuai dengan total nilai investasi perusahaan.

Pelaku usaha juga HARUS melengkapi informasi tambahan yang masih kosong seperti pada poin 3a s/d 3d tersebut diatas. Bagi pelaku usaha yang memiliki lebih dari satu izin usaha maka proses untuk melengkapi data dan informasi tambahan seperti di atas juga HARUS dilakukan untuk masing-masing izin usaha. Untuk penjelasan lebih rinci, pelaku usaha dapat membaca Buku Panduan yang tersedia (KLIK DI SINI).

  1. Bagi perusahaan yang belum memiliki NIB, maka untuk memperoleh NIB melalui OSS 1.1 pelaku usaha terlebih dahulu harus menyesuaikan maksud dan tujuan dalam akta perusahaannya sesuai dengan KBLI 2017 dan didaftarkan dalam sistem AHU Online yaitu untuk jenis pelaku usaha PT, CV, Firma dan Persekutuan Perdata, sedangkan untuk pelaku usaha perseorangan, yayasan, koperasi, dan kantor perwakilan dikecualikan.
  1. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki NIB namun akan melakukan kegiatan ekspor impor agar dapat menyelesaikan permohonan NIB paling lambat tanggal 30 Desember 2019 agar supaya NIB tersebut sudah terkirim ke INSW pada tanggal 30 Desember 2019, karena pada tanggal 31 Desember 2019 mulai jam 00.00 s.d 23.59 sistem OSS akan dimatikan sementara.

Demikian agar menjadi maklum

Tim OSS – BKPM

SKDP – Surat Keterangan Domisili Perusahaan Tidak Diperlukan lagi per 2 Mei 2019 di DKI Jakarta

Ada seorang teman menanyakan apakah Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau yang biasa disebut SKDP atau Surat Keterangan Domisili Usaha masih perlu dibuat untuk perusahaannya yang berlokasi di Jakarta. Selama ini Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dibuat di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang berada di setiap Kelurahan dan Surat Keterangan Domisili ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

SKDP sebagai jenis pelayanan non perizinan di PTSP

Surat Domisili Perusahaan / SKDP merupakan jenis pelayanan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .

Setiap perusahaan yang telah memiliki Akta Notaris dan telah mendapatkan SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, dan ingin memperoleh SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dipersyaratkan untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang dalam pembuatannya dipersyaratkan memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan.

Namun persyaratan memiliki SKDP telah berubah sejak tanggal 2 Mei 2019

02 Mei 2019, Dinas Penanaman Modal Dan PTSP DKI Jakarta Menutup Pelayanan

SKDU SKDP SUrat Keterangan USaha tidak diperlukan per 2 Mei 201
SKDP, SKDU, PTSP, SKDP tidak diperlukan lagi per tanggal 2 Mei 2019, PTSP menutup layanan pembuatan SKDU SKDP, iklim berusaha, perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jakarta, DKI Jakarta

Dinas Penanaman Modal dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 26 April 2019 mengeluarkan Pengumuman Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penutupan Layanan Non Perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

Didalam Pengumuman Nomor 27 Tahun 2019 tersebut, diuraikan tentang upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan Iklim Kemudahan Berusahan di Provinsi DKI Jakarta serta menyederhanakan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan, dan sebagai bukti komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka efektif per tanggal 2 Mei 2019 pelayanan SKDP dan SKDU ditutup.

Penutupan pelayanan SKDP dan SKDU diterangkan dalam Pengumuman tersebut sebagai bentuk penyederhanaan prosedur persyaratan memulai usaha.

Pengganti SKDP atau SKDU

Sebagai pengganti SKDP dan SKDU, untuk kepentingan administrasi, pelaku usaha dapat menggunakan dokumen perizinan usaha yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan / atau dari Lembaga Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undanga